Backlog perumahan berdasarkan data Susenas tahun 2020 menyebutkan, 12,75 juta keluarga belum memiliki rumah. Sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru diperkirakan mencapai 700-800 ribu KK setiap tahunnya. thepropertycom (JAKARTA) . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah berupaya mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaannya. "Untuk itu, perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, belum lama ini. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi lewat Undang-Undan
Liputan Faktual Industri Properti