Hunian bagi MBR menjadi sasaran utama Pemerintah. Untuk mempercepat proses pelaksanaannya, Kementerian PUPR bersama Bank Dunia bekerjasama menggarap KPR MBR berbasis BP2PT.
thepropertycom (JAKARTA). Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M Hidayat mengatakan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi MBR telah menjadi prioritas Pemerintah.
"Penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal terbatas menjadi tantangan yang semakin berat," kata Hidayat dalam keterangan pers, Rabu (23/5/2023).
Untuk mengatasi tantangan itulah, lanjut Hidayat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan National Affordable Housing Program (NAHP) untuk membantu sebanyak 263.520 unit rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Hidayat, NAHP telah menyalurkan 30.422 subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) untuk pemilik rumah pertama.
Program NAHP merupakan solusi agar masyarakat mendapatkan hak atas rumah layak huni.
NAHP juga mengembangkan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC) dengan memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang yang tujuannya untuk memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak huni.[redtp16]
Komentar
Posting Komentar