Langsung ke konten utama

Waduuuhhh...!!! Ini Tugas Penting Pemerintah: Backlog Perumahan 6,7 Juta

 

Menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, rumah tidak layak huni ada sekitar 56,75 persen. Itu artinya, masyarakat sudah punya rumah, tapi tidak layak huni

thepropertycom (JAKARTA). Hal itu disampaikan Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna. Menurutnya, Indonesia harus membangun 1,5 juta rumah setiap tahunnya untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di tahun 2045.

Dijelaskannya, backlog perumahan menyentuh angka 12,71 juta berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021. Herry menjelaskan rumah tidak layak huni jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan backlog kepemilikan rumah. 


Mereka sudah punya rumah, tapi tidak layak huni," ujar Herry dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Baru-baru ini di Jakarta. 

Lebih jauh Herry mengungkapkan, pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah adalah backlog hunian. Setidaknya ada sekitar 6,7 juta backlog hunian. Salah satu solusi mengatasi itu adalah rumah sewa. "Targetnya di tahun 2045, tidak ada lagi backlog, karena pada saat itu Indonesia sudah maju," tuturnya. 

Untuk mengatasi masalah di bidang perumahan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan bertujuan mendukung terciptanya penyelarasan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif. [redtp16]



Komentar

Postingan populer dari blog ini

SiteMinder's Hotel Booking Trends, Wisatawan Internasional ke Indonesia Meningkat Tahun 2023

Laporan tahunan SiteMinder Hotel Booking Trends mengungkapkan, wisatawan internasional ke Indonesia meningkat tahun 2023. thepropertycom (Jakarta) - SiteMinder, platform software yang membuka potensi pendapatan penuh dari hotel, telah meluncurkan laporan tahunan SiteMinder Hotel Booking Trends. Laporan menarik ini didasarkan pada analisis baru terhadap lebih dari 115 juta reservasi akomodasi tahun 2023 di seluruh dunia. Akomodasi di Indonesia tampak unggul dalam hal peningkatan kedatangan wisatawan internasional, lamanya wisatawan menginap di properti tersebut, serta waktu rata-rata pemesanan jika dibandingkan dengan hotel-hotel lain secara global. Temuan dari SiteMinder’s Hotel Booking Trends mengungkapkan, jumlah pengunjung internasional meningkat sebagai persentase dari semua kedatangan di hotel di Indonesia. Sebanyak 86 persen kedatangan di hotel berasal dari wisatawan internasional pada tahun 2023, meningkat dari 77% pada tahun 2022 dan 33% pada tahun 2021. Market Vice Preside

Jreng...!!! Ini 4 Produk Keluaran AQUA Elektronik Tahun 2024

Produk AQUA Elektronik diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap keluarga Indonesia.  propertycom , (Jakarta) - AQUA Elektronik gelar 4 produk premium berteknologi tinggi. Sebagai bagian dari Haier Group, AQUA Elektronik telah bertransformasi menjadi perusahaan yang menciptakan produk-produk elektronik berkelas high-end premium product. Peluncuran 4 produk elite AQUA dilakukan Jum’at siang (20/1/2024) di Jakarta.  Keempat produk premium yang diluncurkan itu adalah kulkas AQR-CTD746RAG(BK) yang menyediakan fitur Smart Control with Colorful Screen. Koneksi wifi yang ada pada kulkas ini dapat memudahkan pengguna dalam mengontrol suhu dan mengatur isi kulkas langsung dari ponsel, plus dilengkapi dengan desain panel layar sentuh yang lebih berwarna. Selain itu fitur ABT Pro dapat menguraikan bakteri dan molekul bau menjadi karbon dioksida dan air, membunuh hingga 99,9% bakteri dan mencegah kontaminasi bahan. Lalu dengan teknologi Fresher Shield, kulkas ini mampu secara otomatis menge

Kendala Pembangunan Perumahan Rakyat Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Menjamurnya pengembang properti di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek merupakan dampak nyata, atas meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah dari tahun ke tahun.  Namun, dalam kenyataannya, pemerintah belum mampu memenuhi backlog perumahan rakyat di tahun 2023 yang mencapai 12,7 juta. Selain itu, rumah yang memenuhi standar layak huni, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Pemerintah dalam menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diuraikan bahwa rumah layak huni dan terjangkau oleh rakyat, harus memenuhi beberapa syarat diantaranya keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta lingkungan yang sehat.  Keberadaan UU diatas menjadi kendala sekaligus dilema bagi sejumlah pengembang, karena pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya tinggi. Ini terjadi akibat naiknya harga bahan material bangunan, mahalnya biaya pembelian dan pembebasan lahan di seputar Jabodetabek